110 Tahun Zelfbestuur: PP SEMMI Kritik Keras Dominasi Asing dan Cengkeraman Oligarki

Jakarta – Penasakti.com // Momentum 110 tahun gagasan Zelfbestuur (pemerintahan sendiri) menjadi tamparan keras bagi kondisi kedaulatan Indonesia hari ini.
‎
‎Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP SEMMI) secara lantang mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkaca dan merefleksikan kembali makna kedaulatan yang dinilai kian semu.
‎
‎Bagi organisasi mahasiswa Islam ini, semangat Zelfbestuur bukan sekadar pajangan sejarah, melainkan mandat mutlak untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia yang utuh secara kaaffah.
‎
‎Ketua Umum PP SEMMI, Zulhadi Ariza, menegaskan bahwa esensi utama dari Zelfbestuur adalah kemandirian mutlak.
‎
‎Suatu bangsa harus mampu menentukan nasib dan arah masa depannya sendiri, bersih dari segala bentuk dominasi, dikte, maupun intervensi kekuatan asing, yang mencakup seluruh lini vital, mulai dari ranah politik, kebijakan ekonomi, hingga tata kelola sumber daya alam nasional.
‎
‎”Momentum 110 tahun Zelfbestuur harus menjadi pengingat bahwa cita-cita para pendiri bangsa adalah menghadirkan Indonesia yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Kedaulatan tidak cukup dimaknai sebatas simbol politik, tetapi juga harus diwujudkan dalam kemampuan negara mengelola kekayaan alam, menyusun kebijakan ekonomi, dan menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan pihak luar,” ujar Zulhadi secara tegas dalam keterangannya.
‎
‎Lebih lanjut, PP SEMMI menyoroti realita pahit yang dihadapi Indonesia saat ini. Negara dinilai masih terjebak dalam berbagai tantangan struktural akut yang menggerogoti kedaulatan nasional.
‎
‎Ketergantungan kronis pada kepentingan ekonomi global, monopoli kelompok tertentu dalam pengambilan kebijakan publik, serta semakin menguatnya praktik oligarki menjadi musuh nyata yang menyandera kemandirian bangsa.
‎
‎Melalui momentum bersejarah ini, PP SEMMI mendesak pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk melakukan evaluasi total. Pengelolaan kekayaan alam harus dikembalikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memanjakan segelintir elite atau kekuatan asing.
‎
‎Semangat Zelfbestuur harus dihidupkan kembali sebagai motor perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan gaya baru yang merusak masa depan Indonesia.
‎
‎PP SEMMI memandang bahwa negara harus hadir sebagai representasi kepentingan seluruh rakyat, bukan sekadar menjadi instrumen bagi segelintir elite ekonomi dan politik.
‎
‎”Kami mendorong pemerintah untuk keluar dari lingkaran oligarki yang mempersempit ruang partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan nasional. Negara harus berdiri tegak di atas kepentingan rakyat, bukan tunduk pada kepentingan kelompok tertentu yang hanya mengejar akumulasi keuntungan,” tegasnya.
‎
‎Zulhadi juga menyoroti fenomena yang disebut PP SEMMI sebagai “seracahnomics”, yaitu praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, mengabaikan pembangunan industri nasional, memperlebar kesenjangan sosial, serta melemahkan kemandirian ekonomi bangsa.
‎
‎Menurut PP SEMMI, pola pembangunan semacam ini berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar dan penyedia bahan baku bagi kepentingan global, tanpa mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
‎
‎”Indonesia tidak boleh terus terjebak dalam model pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan statistik, tetapi minim pemerataan dan kedaulatan. Kita membutuhkan paradigma ekonomi yang berpihak pada penguatan industri nasional, kemandirian pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat,” lanjut Zulhadi.
‎
‎PP SEMMI menilai bahwa mewujudkan negara yang berdaulat secara *kaaffah* harus dimulai dengan penguatan demokrasi yang sehat, reformasi tata kelola sumber daya alam, penguatan ekonomi kerakyatan, serta keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan nasional.
‎
‎Lebih jauh, PP SEMMI mengajak generasi muda untuk menjadikan semangat *Zelfbestuur* sebagai energi perjuangan dalam mengawal masa depan Indonesia. Mahasiswa, menurut Zulhadi, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu tidak kehilangan makna akibat dominasi oligarki dan ketergantungan terhadap kepentingan asing.
‎
‎”Memperingati 110 tahun *Zelfbestuur* bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan melanjutkan perjuangan. Kedaulatan politik harus berjalan seiring dengan kedaulatan ekonomi. Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan memastikan setiap kebijakan lahir dari kepentingan nasional,” tutup Zulhadi.
‎
‎Melalui momentum ini, PP SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, memperjuangkan kemandirian bangsa, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat secara *kaaffah*.
‎
‎
‎( Penulis: Agus YL / Sumber PP SEMMI )
‎