Kabupaten Bandung Barat || Penasakti.com – kontroversi ke 14 Kepala Desa semakin memanas terkait dugaan keterlibatan kepala Desa Cihampelas Asep Mulyadi yang merekrut meyakinkan para Kades di tiga Kecamatan agar ikut dalam Program Inpres Kementerian Bodong pada tahun 2023 lalu, masih terus dipertanyakan hingga sekarang ditahun 2024
Pasalnya, dimata para Kades yang berada di Kecamatan Cipongkor, Gunung halu juga Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Kades Cihampelas masih aman – aman saja, padahal para kades sudah dirugikan, sudah mengeluarkan uang Gratifikasi ke salah satu Oknum mengatasnamakan Kementerian RI, melalui Kades Cihampelas.
Diduga uang yang diberikan oleh beberapa Kades karena tergiur iming – iming janji manis bakal ada kucuran dana Inpres Kementerian RI Miliaran Rupiah tahun anggaran 2023, para Kades mengeluarkan uang Kas Desa jutaan hingga puluhan juta rupiah.
Proyek yang seharusnya direalisasikan pada tahun 2023, tapi hingga masuk ke tahun 2024 tak kunjung datang.
Muncul kecurigaan di kalangan kepala Desa dari 15 Desa termasuk Desa Cihampelas yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mendukung program tersebut. Meskipun rencananya melibatkan sejumlah Desa di beberapa kecamatan, tapi proyek ini terkesan hanya menjadi angan-angan semata, untuk menguras uang Kades.
Beberapa Kepala Desa yang ikut Program Inpres RI Bodong tersebut mengaku awalnya di ajak oleh Asep Mulyadi Kades Cihampelas, bahkan ada juga yang memaparkan memberikan uang untuk kelancaran Program Proyek Infrastruktur tersebut melalui Pak Asep langsung.
Informasi diperkuat oleh beberapa Kades yang telah memberikan uang, diduga Asep ikut memainkan peran kunci dalam memfasilitasi ke Oknum yang mengatasnamakan Kementerian, dalih nya demi kelancaran percepatan program Inpres uang sebesar Rp. 2,3 M sampai 2,5 M Cair, tapi tak kunjung datang.
Asep Kepala Desa Cihampelas justru belum memberikan tanggapan terkait kerugian yang ditanggung oleh 14 Kepala Desa telah menggelontorkan biaya fantastis untuk mendukung program Inpres abal – abal tersebut.
Kru Penasakti.com pun beberapa kali datang ke Desa juga melakukan komunikasi Via Chatting,Telpon, tapi tidak ada tanggapan, termasuk ada ungkapan beberapa Kades lainnya menghubungi Asep, namun telepon seluler tidak aktif.
Hingga berita penerbitan SPK Abal – abak ini tayang di Media Online Penasakti.com untuk kedua kalinya belum juga ada klarifikasi dari Asep Kepala Desa Cihampelas, bahkan menghilang bak ditelan badai.
Hal tersebut justru semakin membuat kecurigaan para Kades karena tidak ada kepastian terhadap Program Inpres untuk 15 Desa, yang celakanya lagi para Kades sudah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
Ini yang harus dilidik oleh APH, disinyalir ada beberapa Oknum yang terlibat dalam Program Inpres abal – abal ini
Bahkan ada juga sebagian yang menuntut kejelasan dan meminta Pemerintah setempat juga Aparat Penegak Hukum turun tangan agar menyelidiki dugaan keterlibatan 14 Kepala Desa yang memberikan uang pelicin ke kepala Desa Cihampelas sebagai makelar Program Inpres RI bodong tersebut.
(Red@_PS)