Penasakti.com || Purwakarta 7 April 2025 – Hendro Julianto salah satu aktivis muda di Kabupaten purwakarta ikut bersuara dengan ramai nya pemberitaan yang viral serta sosial media dari Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
Menurut Hendro pungli itu tentang kesalahan seseorang baik secara personal atau lembaga, hanya miris di sosial media seakan lebih tendensius ke lembaga Karang Taruna yang merasa tersudut dengan kabar yg beredar.
Di vidio tiktok Bang wabup terkait pungli Tenaga kerja dan pungli Cirata banyak masyarakat secara brutal berkomentar miring terhadap lembaga karang taruna.
Padahal disisi lain itu adalah oknum yang mengatas namakan karang taruna, atau prilaku pengurus yang tidak sepengetahuan atau tak terakomodir oleh ketua di lembaganya,,
“Saya merasa miris dengan vidio sosial media yg beredar, karang taruna itu adalah sibungsu nya plat merah, artinya karang taruna lembaga resmi pemerintah di payungi hukum oleh permensos tapi tidak punya gaji seperti lembaga kemasyarakatan desa.
Lalu bagai mana mereka karang taruna menjalankan fungsi nya dan programnya sesuai AD / ART yg dibuat kementrian sosial, tugas nya jelas mengedukasi, mengadvokasi,rehabilitasi, memberdayakan pemuda dan masyarakat di daerahnya masing masing.
Belum lagi dalam hal hal masalah sosial yang kondisional, baik pengangguran, kemiskinan, kesehatan masih banyak karang taruna yang berperan aktif membantu pemerintahan, tapi sayangnya malah dilemahkan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
Bukannya diberi jalan anggaran agar tidak lagi oknum – oknumnya melakukan pungli, beri income anggaran yang legal karna sudah tertuang di Permensos itu sendiri.
Ada anggaran dari APBN dan APBD, ya minimal libatkan dari program – program desa.
Yang menggunakan alokasi dana desa, dalam beberapa proyek pembangunan, agar ada kas bagi karang taruna dan bisa menjalankan program kesejahteraan sosial sesuai fungsinya,,
Dan Hendro menambahkan bagi para kades ( kepala desa) di kabupaten purwakarta tolong libatkan karang taruna dalam setiap program desa yang menggunakan ADD,,
Karna jika ada oknum yang melakukan pungli, itu sama dengan kepala desa tidak bisa memberdayakan LKD yang ada dengan baik, malah terkesan diliarkan dalam pergerakan gali potensi.
Yangg terkesan tidak terakomodir karna kurang nya peran para kades nya di beberapa wilayah,, karna setiap teritorial karang taruna berbeda beda, ada yang di zona industri ada yang non industri, bagaimana income mereka yang wilayahnya tidak ada industri.
Pemerintah harus memikirkan hal sekecil ini karna karang taruna adalah birokrasi terbawah yg langsung bersentuhan dengan masalah sosial masyarakat….
Harapan Hendro agar Pemerintah Daerah lebih bijak, boleh menyelesaikan masalah tapi dengan solusi nya, bukan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah masalah baru.
Karna kondusifitas lebih penting daripada menciptakan kegaduhan di sosial media, action lah tanpa terlihat kamera, daripada di kamera tapi tidak jelas kelanjutan masalah demi masalah yang dikontenkan!!!
Semua lembaga semua institusi, instansi OKP dll adalah anak dr Bapa Pemimpin, Bisa dibicarakan dan ditertibkan dgn baik – baik jika ada oknum.
Pemimpin itu selayaknya Bapa, menjadi pelindung dan menaungi, bina lah jika ada yang salah, bukan membinasakan…
( Dede, Ramdani )