Bupati Melempar Pertamina Menghindar, Keluhan Warga Garut Nyaris Tidak Didengar

Bupati Melempar Pertamina Menghindar, Keluhan Warga Garut Nyaris Tidak Didengar
‎
‎Garut – Penasakti.com // Bupati Garut Abdusy Syakur Amin tidak punya jawaban tegas tentang langkah apa yang akan diambil Pemerintah Daerah dalam menyikapi keluhan warga terkait sejumlah permasalahan distribusi LPG 3 Kilogram bersubsidi.
‎
‎Akademisi sekaligus mantan Rektor Universitas Garut ( Uniga ) ini, justru melempar sejumlah pertanyaan awak media untuk meminta jawaban kepada pihak Pertamina utamanya keluhan warga tentang dugaan tidak maksimalnya isi gas subsidi di wilayah Kabupaten Garut.
‎
‎Selain isi gas subsidi di Kabupaten Garut dianggap tidak penuh, warga juga mengeluhkan banyaknya pangkalan resmi yang mendistribusikan gas melon keluar kecamatan sehingga warga sekitar justru tidak terlayani dengan baik.
‎
‎Kondisi ini diduga kuat menjadi penyebab utama maraknya gas subsidi diduga ilegal masuk wilayah kabupaten garut tanpa adanya pengawasan ketat dari pemerintah dan Pertamina.
‎
‎Tiga keluhan warga dijawab dengan kalimat yang sama oleh orang nomer satu di Kabupaten Garut, yang seakan menunjukkan tidak ada upaya maupun langkah tegas dari pemerintah daerah terkait maraknya praktek distribusi LPG diduga ilegal tersebut.
‎
‎”nanti tanyakan ke Pertamina dan Hiswana ya, karena pertamina yang memiliki regulasi”, ujar Syakur Amin kepada Penasakti.com Kamis ( 26/03/2026 ).
‎
‎Ironisnya, pihak Pertamina justru tidak memberikan jawaban pasti atas keluhan masyarakat tersebut, dan bahkan menolak wawancara visual terkait maraknya gas diduga ilegal yang masuk wilayah Kabupaten Garut.
‎
‎” kalau soal itu yang harus menjawab bagian gas pak, kebetulan bidang saya di BBM, nanti komunikasi saja”, ujar salah satu perwakilan Pertamina.
‎
‎Kondisi ini diharap segera mendapat tindakan tegas, Aparat Penegak Hukum Polres Garut hingga Polda Jawa Barat diminta turun tangan untuk ikut serta memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang telah diajukan untuk pemenuhan kuota.
‎
‎Semakin maraknya gas subsidi dari luar daerah ini, jelas merupakan alarm keras untuk Pemerintah Kabupaten Garut dan Pertamina karena selain menyalahi aturan, kondisi ini sekaligus mengundang tanya tentang keseriusan Pemerintah dalam melakukan pengawasan subsidi bagi masyarakat keluarga miskin.
‎
‎
‎( Penulis: Agus YL / Yan SB )
‎