Breaking
▸ Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru Ekonomi Digital 2026▸ Indonesia Juara SEA Games Cabang Badminton▸ Harga BBM Turun Mulai Besok▸ KPK Tangkap Tersangka Korupsi Dana Desa▸ Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru Ekonomi Digital 2026▸ Indonesia Juara SEA Games Cabang Badminton
Bencana alam

Dicki Dadi Murtiadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi, Bencana Sumatera Pemerintah Pusat Harus Bertindak Tegas

admin penasakti13 Desember 20250 views2 menit baca
Dicki Dadi Murtiadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi, Bencana Sumatera Pemerintah Pusat Harus Bertindak Tegas

DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sukabumi **Dicki Dadi Murtiadi**

Penasakti.com || Sukabumi, 13 Desember 2025 – Ketua DPC PBB Kota SUKABUMI Dicki Dadi Murtadi, tanggapi Bencana Sumatera tahun 2025, Dosa Ekologis Hulu DAS yang tak bisa dimaafkan.

PEMERINTAH PUSAT HARUS BERTINDAK TEGAS!

Bencana banjir bandang dan longsor dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menewaskan hampir 1.000 jiwa serta merusak ribuan hektare lahan.

Ini merupakan tragedi yang bisa dicegah, disebabkan degradasi ekosistem hulu DAS akibat deforestasi masif dan penebangan liar periode 2015-2024.

Data menunjukkan hilangnya jutaan hektare hutan – 59% tersisa di Aceh, 29% di Sumut, 54% di Sumbar – dengan 1,4 juta ha kumulatif.

Lebih parah lagi 1.219 izin konsesi sawit-tambang ilegal yang membuka keran run-off air ekstrem dari Siklon Senyar.

Ironisnya, meski deforestasi turun 14% pada 2025, ribuan ha penebangan liar di Leuser, Batang Toru, dan Bukit Barisan tetap tak terkendali, ditambah pelepasan 197.891 ha kawasan hutan untuk tambang

Kritik Ketegasan Pemerintah Respons BNPB cepat di evakuasi dan logistik, tapi minim preventif : lambat deklarasi bencana nasional, koordinasi pemda lemah, dan tak sentuh akar masalah deforestasi seperti kasus Adelin Lis yang lolos ringan.

Kebijakan politik longgar izinkan 23 IUP tambang di DAS lindung justru percepat “dosa ekologis” pakar UGM, bukan solusi jangka panjang.

“Saran kepada Pemerintah Pusat Segera cabut semua izin konsesi ilegal di hulu DAS Sumatra, moratorium sawit-tambang 10 tahun, dan audit forensik penebangan 2015-2024 oleh KPK-BNPB

“Alokasikan Rp 10 triliun khusus reboisasi DAS kritis dengan target 1 juta ha tutupan hutan baru hingga 2030, libatkan masyarakat adat”.

“Naikkan status bencana nasional permanen untuk wilayah rawan, bentuk Satgas Anti-Deforestasi lintas kementerian dengan sanksi pidana berat bagi pelanggar”.

DPC PBB Kota Sukabumi mendukung korban dan desak aksi nyata agar tragedi ini tak terulang. Bersama rakyat, kita bangun Indonesia hijau dan tangguh!

(Rudy Januar)