Kota Bandung – Penasakti.com // Rencana pemerintah yang kembali menggulirkan wacana penyesuaian tarif atau kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu kritik pedas dari kalangan mahasiswa.
Di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang terus loyo dan tekanan ekonomi nasional yang kian mencekik, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang tidak berpihak pada nasib rakyat kecil.
Sekretaris Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Bandung, Dwinan Ali Dzulfiqar menegaskan bahwa wacana maupun kebijakan menaikkan harga BBM saat ini mencerminkan minimnya sensitivitas sosial dari para pembuat kebijakan.
Pemerintah dianggap menutup mata terhadap realitas pahit yang sedang dihadapi masyarakat di akar rumput.
”Di saat rakyat sedang berjuang mati-matian menghadapi mahalnya kebutuhan hidup dasar, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan merosotnya daya beli secara drastis, negara justru meluncurkan opsi kebijakan yang kontraproduktif. Ini jelas berpotensi memperparah penderitaan masyarakat,” ujar Dwinan Ali Dzulfiqar Rabu ( 10/06/2026 ).
Kritik tajam ini menyoroti kontradiksi sikap Negara. Ketika masyarakat membutuhkan stimulus dan perlindungan ekonomi untuk bertahan hidup, beban baru justru bersiap menopang ke pundak mereka.
SEMMI Kota Bandung mengingatkan bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan langsung memukul sektor transportasi dan logistik, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang-barang pokok.
Alih-alih mencari jalan keluar kreatif untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menyelamatkan fiskal negara tanpa mengorbankan rakyat, pemerintah dinilai mengambil jalan pintas yang mengorbankan kesejahteraan publik.
Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, gejolak sosial dan gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, diprediksi tidak akan terbendung lagi.
Sekum SEMMI Kota Bandung menegaskan, Kenaikan BBM tidak pernah berdiri sebagai persoalan tunggal. Ia merupakan pintu masuk bagi gelombang kenaikan harga di berbagai sektor.
”Biaya transportasi akan meningkat, distribusi barang menjadi lebih mahal, harga kebutuhan pokok melonjak, dan pada akhirnya masyarakat kecil kembali dipaksa menanggung konsekuensi dari kebijakan yang tidak mereka ciptakan”, tegasnya.
Dalam situasi seperti ini, rakyat kembali ditempatkan sebagai pihak yang harus berkorban demi menutupi berbagai persoalan ekonomi yang gagal diselesaikan oleh negara.
SEMMI Kota Bandung memandang bahwa pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi yang terjadi hari ini tidak bisa terus-menerus dijelaskan dengan dalih ketidakpastian global.
Narasi global sering kali dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya kemampuan pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Faktanya, ketika ekonomi menghadapi tekanan, yang pertama kali diminta beradaptasi adalah rakyat, sementara berbagai persoalan mendasar seperti korupsi, pemborosan anggaran, kebocoran keuangan negara, dan ketimpangan ekonomi belum pernah diselesaikan secara serius.
”Mengapa setiap kali negara menghadapi persoalan fiskal, solusi yang ditawarkan selalu berujung pada pengorbanan rakyat? Mengapa efisiensi selalu menyasar konsumsi masyarakat, tetapi jarang menyentuh kemewahan birokrasi, proyek-proyek yang tidak memiliki urgensi, maupun praktik penyalahgunaan kekuasaan yang menguras uang negara?”, ucap Dwinan Ali Dzulfiqar.
Selain itu, lanjut Dwinan Ali Dzulfiqar kenaikan BBM di tengah kondisi ekonomi yang rentan menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memahami realitas sosial masyarakat.
”Pemerintah mungkin melihat angka-angka dalam laporan ekonomi, tetapi rakyat merasakan langsung kenyataan di pasar, di tempat kerja, di sawah, di laut, dan di jalanan. Bagi masyarakat kecil, krisis bukanlah grafik statistik, melainkan meja makan yang semakin kosong dan kebutuhan hidup yang semakin sulit dijangkau”, jelasnya.
SEMMI Kota Bandung menegaskan bahwa Negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai instrumen penyeimbang anggaran.
Tugas Negara adalah melindungi warganya dari dampak krisis, bukan memindahkan beban krisis kepada mereka.
Kebijakan yang lahir tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan memperkuat kesan bahwa Negara lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi makro dibanding penderitaan rakyat secara nyata.
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, SEMMI Kota Bandung mengingatkan bahwa konstitusi telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama bernegara.
Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memperberat beban masyarakat harus dikaji secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata pada target fiskal dan stabilitas angka pertumbuhan ekonomi.
“Krisis ekonomi tidak akan pernah selesai apabila negara terus menjadikan rakyat sebagai solusi atas setiap kegagalannya. Rakyat bukan bantalan fiskal, bukan objek eksperimen kebijakan, dan bukan pihak yang harus terus-menerus menanggung biaya dari buruknya tata kelola negara.
Jika hari ini rakyat diminta berkorban, maka publik juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang menyebabkan pengorbanan itu diperlukan.” pungkas Sekretaris Umum SEMMI Kota Bandung Dwinan Ali Dzulfiqar.
( Penulis: Agus YL / Sumber: SEMMI Kota Bandung )