Proyek KDKMP Tak Transparan, Camat Cilawu Turun Gunung Periksa Dokumen ‎

Garut – Penasakti.com // Aroma ketidaktransparanan menyengat kuat dalam proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
‎
‎Sikap menutup diri yang diperlihatkan Kepala Desa dan Babinsa setempat memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
‎
‎Menanggapi mosi tidak percaya publik, Camat Cilawu Deni Darmawan langsung mengambil tindakan represif dengan memeriksa seluruh dokumen pendukung proyek strategis tersebut.
‎
‎”Kalau untuk pembinaan dan pengawasan pasti kami lakukan terhadap pelaksanaan tugas di pemerintah Desa ke seluruh Desa yang ada di wilayah kerja kecamatan Cilawu… Ada semua bukti pembinaan dan pengawasan di kecamatan dokumentasi maupun laporannya”, ujar Deni Darmawan dalam pesan singka WhatsApp kepada Penasakti.com Kamis ( 04/06/2026 ).
‎
‎Dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik mencuat setelah proyek berjalan tanpa adanya papan informasi anggaran.
‎
‎Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kades Cilawu dan Babinsa yang seharusnya menjadi pengawal transparansi justru memilih bungkam dan enggan memberikan rincian nominal dana yang digunakan.
‎
‎Sikap defensif para pemangku kebijakan desa ini dinilai melanggar semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
‎
‎Setiap proyek yang menggunakan uang negara baik Dana Desa maupun bantuan pemerintah wajib dilaporkan secara transparan kepada masyarakat.
‎
‎Gerah dengan situasi tersebut, Camat Cilawu tidak tinggal diam. Pihak kecamatan langsung melakukan pemeriksaan dokumen legalitas serta perencanaan KDKMP.
‎
‎Camat menegaskan bahwa pihaknya kini akan memberlakukan pengawasan super ketat terhadap jalannya pembangunan KDKMP khususnya di Desa Cilawu dan umumnya di wilayah Kecamatan Cilawu.
‎
‎”Untuk terkait pembangunan KDKMP khususnya desa Cilawu, kami masih cek dokumen pendukungnya….InshaAllah secepatnya kami lakukan pengawasan”, tegas Deni Darmawan.
‎
‎Masyarakat kini menunggu hasil evaluasi dokumen dari pihak kecamatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, proyek siluman tanpa papan nama ini berpotensi menjadi temuan hukum yang menyeret para pihak yang terlibat.
‎
‎
‎( Penulis: Agus YL )