Garut – Penasakti.com // Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi praktis dan transparan, justru berbuah nestapa bagi ratusan orang tua siswa.
Alih-alih memberikan kemudahan, sistem digital tersebut lumpuh di saat-saat paling krusial, memaksa para orang tua menghadapi kenyataan pahit, mengantre berjam-jam secara manual demi masa depan anak-anak mereka.
Kekacauan ini terlihat jelas di SMA Negeri 2 Garut. Sejak tahap pendaftaran dibuka, riak kekecewaan sudah mulai bermunculan.
Sistem aplikasi kerap kali mengalami eror (down), membuat proses unggah dokumen menjadi mustahil dilakukan dari rumah.
Lebih membingungkan lagi, berkas persyaratan yang sudah lengkap secara fisik, berkali-kali ditolak dan dianggap “bermasalah” oleh verifikasi sistem.
”Katanya KK saya bermasalah, padahal dipakai untuk keperluan apa aja gak pernah ada kendala”, ujar salah satu orang tua calon siswa.
Tanpa kejelasan solusi digital, pilihan terakhir para orang tua hanyalah mendatangi sekolah secara langsung.
”Katanya serba online, tapi kenyataannya kami harus datang ke sekolah untuk input data manual. Sistem pemerintah ini bukannya mempermudah, malah bikin darah tinggi,” kata salah satu orang tua calon siswa lainnya dengan nada kecewa.
Sementara, pihak sekolah mengklaim bahwa sistem yang digunakan saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Bahkan pihak sekolah dikatakan tidak bisa masuk dalam sistem.
”Ini langsung Disdik Provinsi, kami pihak sekolah tidak punya akses untuk masuk ke sistem, beda dengan tahun sebelumnya”, ujar Humas SMA Negeri 2 Garut Deden kepada Penasakti.com Kamis ( 11/06/2026 ).
Puncak ketegangan terjadi pada hari pengumuman hasil seleksi. Momen mendebarkan yang seharusnya menjadi penentu nasib kelulusan anak-anak justru berubah menjadi drama yang menguras emosi.
Tepat pada jam pengumuman yang dijadwalkan, server pusat kembali tumbang. Akses menuju halaman pengumuman terkunci rapat, menyisakan layar kosong dan pesan eror di ponsel para orang tua yang cemas.
Masa depan anak yang dipertaruhkan, justru dihadapkan pada ketidaksiapan infrastruktur teknologi instansi terkait.
Kini, publik terus mempertanyakan pertanggungjawaban dinas terkait atas lemahnya sistem digitalisasi pendidikan yang terus berulang setiap tahunnya.
( Penulis: Agus YL )