Penasakti.com // Pesawaran Lampung – Polemik antara warga Masyarakat Pesawaran dengan PTPN VII Wayberulu semakin kisruh dan memanas.
Ribuan warga masyarakat Pesawaran tersebut dipicu karena tidak terakomodirnya keinginan masyarakat, agar PTPN VII melakukan pengukuran ulang terhadap lahan HGU No.4 PTPN VII Wayberulu.
Bahkan ribuan masyarakat akan melakukan blokade untuk menduduki, lahan PTPN VII Wayberulu.
Mencuatnya polemik antara warga masyarakat dengan PTPN VII tersebut menjadi sorotan dari berbagai pihak hingga ke Anggota DPRD Pesawaran, dari Partai Hanura. saudara Supriyadi
Dengan tegas Supriyadi meminta terhadap PTPN VII Wayberulu agar segera melakukan duduk bersama dengan masyarakat, supaya terciptanya penyelesaian konflik agraria yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara (Persero) PTPN VII Wayberulu dengan masyarakat Pesawaran di percepat.
Legislator Partai Hanura Pesawaran ini, berangapan bahwa memanasnya masyarakat hingga akan menduduki lahan itu, menurutnya itu hal yang wajar atau sah-sah saja masyakat melakukan aksi tersebut.
Masyarakat melakukan aksi itu hal wajar, karena polemik ini sudah bertahun-tahun belum ada kejelasan,”ujar Supriyadi ini dalam ketengan tertulisnya, Rabu 21 Juni 2023.
Pria yang akrab disapa Mas Yat oleh rekan-rekan media ini menuturkan, mereka (masyarakat,red) menggugat ini karna ada dasarnya.
Mereka pasti ada dasar untuk menggugat dan disertai dengan bukti-bukti dengan adanya jejak tempat tinggal, yaitu juga adanya pemakaman umum ditengah kebun karet. Artinya dahulu memang kebun tersebut tempat tinggal masyarakat,” paparnya.
Ia pun menegaskan, bilamana polemik PTPN VII Wayberulu, keinginan masyarakat tidak ditanggapi, maka pihak DPRD akan memanggil pihak PTPN VII Wayberulu dan perwakilan masyarakat Pesawaran.
Jika pihak PTPN VII Wayberulu tidak mengabulkan permintaan maayarakat untuk mengukur ulang lahan HGU itu, kami sebagai wakil rakyat akan memfasilitasi untuk memanggil kedua belah pihak,” tandas legislator Partai Hanura dari Dapil 1 Kecamatan Gedong Tataan ini.
Dia juga berharap, agar polemik ini tidak berkesudahan, maka saya berharap agar pihak perusahaan memenuhi lah tuntutan masyarakat. Masyarakat hanya menuntut pengukuran . Apa berat nya ngukur ulang sih.
(Pewarta : Rudi Sapari As)