“Patut Dipertanyakan Kepala PKBM Blokir Semua Nomor Whatsapp Pewarta Penasakti.com”
Purwakarta – Penasakti.com // Simpang siur informasi kejelasan peserta didik mencoreng dunia Pendidikan Non Formal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Informasi yang diduga tidak akurat ini, justru datang dari penilik dan salah satu tutor di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Bina Bangsa yang beralamat di Jalan Terusan Kapten Halim, Kampung Selabaya Girang, RT 01 RW 01, Desa Pasawahan Anyar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Berdasar Data Pokok Pendidikan ( Dapodik ), PKBM Bina Bangsa memiliki jumlah warga belajar sebanyak 287 siswa, yang terdiri dari 127 laki-laki dan 160 siswa perempuan.
Saat dikonfirmasi Tim Liputan Penasakti.com, tutor PKBM Bina Bangsa Saiful mengatakan, kegiatan belajar selama ini dilakukan tiga kali dalam satu Minggu yakni tiap Jumat, Sabtu dan Minggu dengan jumlah total siswa yang mengikuti kurang lebih 50 orang.
Selain itu, Saiful berujar, khusus untuk siswa perempuan kegiatan belajar dilaksanakan di salah satu pondok pesantren yang berada masih di wilayah Kecamatan Purwakarta.
” Siswa yang mengikuti kegiatan disini 50 orang, yang lainnya di pondok pesantren Fatimah, kalau untuk jumlah siswa dan anggaran saya tidak berani menjawab, takut salah dan takut dipanggil kayag kemarin”, ujar Saipul Senin ( 02/03/2026 ).
Ironisnya, kepada Tim Liputan Penasakti.com, salah satu penilik PKBM yang akrab dipanggil Ibu Nur justru mengaku tidak mengetahui terkait keberadaan Tempat Kegiatan Belajar ( TKB ) di salah satu pondok pesantren tersebut.
Bahkan, Nur justru mengatakan, hingga saat ini PKBM Bina Bangsa belum menyelesaikan Siplah pembelian buku secara keseluruhan yang telah dianggarkan melalui Dana Bos.
” Siplahnya belum selesai semua, semua siswa kegiatannya ya disitu nggak ada tempat lain”, jelasnya.
Hal ini sontak menimbulkan tanda tanya besar tentang keterbukaan informasi publik dan kejelasan warga belajar di PKBM Bina Bangsa, Kabupaten Purwakarta.
Bukan tidak mengetahui, Tutor yang selalu membimbing disetiap kegiatan justru mengaku tidak berani memberi jawaban saat dikonfirmasi awak media lantaran takut salah dan mendapat panggilan dari salah satu pihak yang tidak disebutkan.
Kondisi ini, diduga merupakan salah satu upaya dari pihak PKBM Bina Bangsa untuk menutup nutupi keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran Dana Bos.
Warga berharap, Pemerintah utamanya Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, segera mengambil langkah tegas untuk melakukan audit mendalam di PKBM Bina Bangsa Purwakarta.
Inspektorat Daerah hingga Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) juga diharap segera turun langsung melakukan pemeriksaan penggunaan Dana Bos di tiap-tiap PKBM di Kabupaten Purwakarta, agar penggunaan sejumlah anggaran Pendidikan Non Formal berjalan sesuai regulasi untuk menghindari penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada kerugian keuangan Negara.
( Penulis: Agus YL )